Buku ini menyajikan prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara, termasuk diantaranya adalah pengaturan kewenangan dan konflik yang timbul akibat tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral
Buku ini menguraikan bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah seharusnya dilaksanakan, dikaitkan dengan upaya mencapai target tujuan. Pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals) dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Diuraikan pula analisis keruangan dan metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.
Buku ini menguraikan dasar dianutnya sistem pemerintahan daerah dikarenakan bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Selanjutnya dibahas mengenai pengaturan tentang pemerintahan daerah baik dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan juga bagaimana dinamika peraturan tentang pemerintahan daerah. pembahasan tentang pemerintahan desa juga tidak luput diuraikan dalam buk…