Pengesahan Undang-Undang (UU) Desa oleh DPR menimbulkan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pena…
Buku Akuntansi Desa ini memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai sejarah desa, identifikasi desa dan budaya desa, serta berbagai aspek di sekitar akuntansi desa, seperti strategi desa, manajemen keuangan desa, yang bermuara pada akuntansi desa. Buku ini juga memberikan gambaran utopis tentang desa digital dan tata kelola desa yang baik (good village governance).
Buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa ini membahas tentang pengelolaan organisasi kecamatan dan desa yang sangat terkait dengan penataan kehidupan masyarakat. Lebih luas, buku ini berisi tentang bagaimana stakeholder pengelola kecamatan dan desa harus mengelola organisasinya agar terwujud masyarakat yang sejahtera. Pembaca buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa dapat mengetahui dan memahami …
Buku ini berisi materi mengenai pembukuan tunggal, termasuk panduan dalam pembukuan tunggal dengan metode berpasangan yang disertai contoh kasus dari transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan, baik unit usaha BUMDES, jasa Perdagangan maupun manufaktur.
Buku ini mengulas tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa, khususnya bendahara desa. tata kelola yang dibahas sesuai dengan permendagri terbaru, mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku invetaris desa, uku persediaan, buku…